CAHAYASERELO.COM, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melempar wacana agar pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Usulan tersebut dinilai lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan sistem pemilihan langsung yang berlaku saat ini.
"Negara-negara tetangga kita efisien, seperti Malaysia, Singapura, India. Sekali memilih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itu yang memilih gubernur dan bupati," ujar Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul, Kamis (12/12) malam WIB.
Prabowo menjelaskan, sistem ini akan mengurangi beban anggaran negara yang dikeluarkan untuk menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung.
Anggaran tersebut, menurutnya, dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti meningkatkan kesejahteraan anak-anak, memperbaiki sekolah, dan memperbaiki infrastruktur irigasi.
"Efisien, tidak keluar uang sebanyak sekarang. Uang itu bisa digunakan untuk memberi makan anak-anak kita, memperbaiki sekolah, dan irigasi," kata Prabowo.
Selain itu, Presiden juga menyoroti mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah dalam proses Pilkada.
Ia menilai sistem pemilihan langsung memerlukan evaluasi menyeluruh karena terlalu membebani baik dari sisi anggaran negara maupun calon kontestan.
"Betul sistem ini terlalu mahal. Bahkan wajah yang menang pun terlihat lesu, apalagi yang kalah," ungkapnya.
Prabowo menyebut bahwa dalam pelaksanaan Pilkada, puluhan triliun rupiah habis dalam waktu singkat, baik dari anggaran negara maupun kontribusi tokoh-tokoh politik.
Ia mengajak para pemimpin partai politik untuk mempertimbangkan usulan ini demi perbaikan sistem politik di Indonesia.
"Kita bisa putuskan bersama malam ini kalau setuju. Begitu banyak ketua umum partai di sini," imbuhnya.
Wacana ini memunculkan pro dan kontra di masyarakat, mengingat sistem pemilihan langsung selama ini dianggap memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Namun, efisiensi anggaran dan pengurangan biaya politik menjadi salah satu alasan kuat untuk mengevaluasi sistem tersebut. (*)
