 |
| Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH |
CAHAYASERELO.COM, Palembang - Kabupaten Muratara selalu masuk dalam berbagai kategori rawan di Provinsi Sumsel. Seperti rawan gangguan kamtibmas, bencana banjir, karhutla, narkoba, dan lainnya. Bahkan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 lalu, terjadi demo berujung ricuh.
Termasuk di Pilkada Serentak 2024 ini, terjadi keributan jelang debat kandidat perdana yang digelar KPU Muratara di Palembang, Selasa malam (30/10). Polisi sampai melepaskan tembakan peringatan ke udara, untuk membubarkan pendukung dari 3 pasangan calon tersebut.
Apalagi Muratara bertengger nomor 1 sebagai daerah rawan pilkada di Sumsel, baik dari Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Bawaslu, maupun Indeks Potensi Kerawanan (IPK) Pilkada 2024 versi Polri.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH, sebelumnya sudah mengatakan pemilih atau konstituen ini dia akan bersitegang kalau para calonnya bersitegang. “Kalau calonnya tenang-tenang bae, adem bae, adem juga konstituennya,” ujarnya, dalam kunjungannya ke Graha Pena Sumatera Ekspres, Selasa pagi (29/10), dikutip dari sumateraekspres.id.
Maka dari itu, Kapolda Sumsel mengatakan dia perlu menemui semua para calon pilkada Muratara. Termasuk calon Pilkada Lubuklinggau dan Musi Rawas.
“Insya Allah tanggal 5 (November). Tentunya saya akan menggandeng tokoh masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, harus dipahami bahwa pilkada lebih kencang dari pemilihan presiden (pilpres). Karena pemilih dan yang dipilih saling kenal.
“Satu rumah, 5 orang, bisa berbeda pilihannya,” terangnya.
Urutan kerawanan pilkada di Provinsi Sumsel, baik dari IKP maupun IPK menurut Kapolda Sumsel, bukanlah sepenuhnya menjadi ancaman. Justru menjadi parameter, alat ukur kesiapan menjaga pengamanan saat pelaksanaan pilkada nanti.
“Itu menjadi tools untuk mengawasi pilkada. Alat bagi Polda Sumsel untuk mengukur bagaimana kami untuk mempersiapkan pengamanan pilkada,” ucapnya.
Berdasarkan pemetaan itu, tentu dia berkoordinasi dengan Bawaslu, dan KPU Sumsel, untuk menentukan pola-pola pengamanan.
“Beberapa orang mengatakan situasi agak-agak panas. Agak panas-panas dikit biaso itu,” tukasnya santai. Menurutnya, asal semua itu bisa dikelola dengan baik. Toleransi, dan kondusif.
Dia juga menyampaikan, sudah berbicara dengan KPU Sumsel dan Bawaslu Sumsel. Agar menghilangkan diksi menang-kalah. Gunakan saja terpilih dan tidak terpilih.
“Namanya pemilihan kepala daerah, bukan pertandingan kepala daerah. Tidak ada menang-kalah, yang ada terpilih dan tidak terpilih,” jelas lulusan Akpol 1991 tersebut.
Karena itu bagi calon kepala daerah yang mau terpilih, maka harus baik-baik sama rakyat.
“Karena kedaulatan itu ada di rakyat,” imbau Andi Rian, yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Selatan, dan Kapolda Kalimantan Selatan.
“Ada juga laporan masuk ke saya. Pak, ini tidak netral, itu tidak netral. Ya kalau dia netral, tidak jalan dia,” ujar Andi Rian guyon. Dia mengibaratkannya persneling kendaraan, bila kondisi netral maka mobilnya tidak akan berjalan.
Justru dia berpandangan dan menilai, justru kalau ada yang berteriak tidak netral, pasti dia berpihak ke salah satu. Menurutnya kalau masyarakat itu justru tidak boleh netral, karena dia harus memilih. Kalau penyelenggara pemilu, TNI, Polri, harus netral.
Yang penting pula menurutnya, hindari penyebaran berita negatif, hoax. Tidak hanya media mainstream, media online, tapi juga platform media sosial. ”Kembali ke literasi saja, share program-program para calon kepala daerah,” tuturnya.
“Sekali lagi, saya akan maksimal mengelola situasi ini. Mudah-mudahan Sumsel tidak seperti apa yang digambarkan dalam pemetaan. Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) maupun Indeks Potensi kerawanan (IPK) tadi. Insya Allah,” pungkasnya. (*)
