CAHAYASERELO.COM, Jakarta – Evaluasi kinerja Penjabat (Pj) Bupati Lahat, Imam Pasli, yang digelar di Gedung Irjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta pada Selasa (23/10/2024) berlangsung di tengah aksi demonstrasi dari Front Pemuda Lahat (FPL).
Massa FPL melakukan orasi dengan tuntutan agar Imam Pasli dicopot dari jabatannya sebagai Pj Bupati Lahat.
Dalam orasi yang disampaikan oleh perwakilan FPL, Hendro Juniarto, disebutkan bahwa kepemimpinan Imam Pasli dianggap tidak becus dan menyebabkan berbagai permasalahan di Kabupaten Lahat.
Hendro juga menyatakan bahwa terdapat indikasi adanya intervensi yang mempengaruhi kebijakan Imam Pasli dalam menjalankan pemerintahan.
“Banyaknya permasalahan di Kabupaten Lahat disebabkan oleh kepemimpinan yang tidak efektif dari Imam Pasli. Ada kesan bahwa beliau tidak sepenuhnya memegang kendali dan ada campur tangan pihak lain yang memengaruhi kebijakan yang diambil," ujar Hendro dalam orasinya.
Hendro juga menyinggung soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai tidak dijaga dengan baik di Kabupaten Lahat. Ia meminta agar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, lebih serius dalam menegakkan aturan terkait netralitas ASN.
Salah satu permasalahan utama yang menjadi sorotan FPL adalah pembebastugasan 4 kepala dinas dan 1 kepala bagian di Kabupaten Lahat yang, menurut Hendro, harus dikembalikan ke jabatan semula sesuai rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Imam Pasli dianggap tidak menjalankan rekomendasi tersebut, yang dinilai sebagai pelanggaran aturan.
“Rekomendasi KASN dan BKN sudah lama disampaikan, namun hingga saat ini belum dijalankan oleh Imam Pasli. Ini jelas-jelas melanggar aturan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021. Keputusan BKN memiliki kekuatan lebih dari pencabutan dan pengalihan kewenangan, namun tidak diindahkan oleh Pj Bupati,” tegas Hendro.
Di akhir orasinya, Hendro menegaskan bahwa evaluasi lanjutan terhadap kinerja Imam Pasli tidak diperlukan lagi. Ia mendesak Mendagri untuk segera mencopot Imam Pasli dari jabatannya sebagai Pj Bupati Lahat.
“Kami menuntut agar tidak ada lagi evaluasi lanjutan. Kami minta Menteri Tito Karnavian segera mencopot Imam Pasli dari jabatannya karena telah gagal menjalankan roda pemerintahan di Lahat,” tutup Hendro dengan nada tegas, sambil berorasi dari atas kendaraan roda empat yang menjadi pusat perhatian massa.
Aksi demonstrasi ini menambah ketegangan terkait posisi Imam Pasli sebagai Pj Bupati Lahat di tengah sorotan terhadap kinerjanya dalam mengelola pemerintahan di Kabupaten Lahat. (rls/tim)
