CAHAYASERELO.COM, Lahat – Penyelenggara Pemilu Kabupaten Lahat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mangkir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah diagendakan oleh DPRD Kabupaten Lahat pada hari ini, Kamis, (15/08/24).
Menurut Pimpinan Rapat Komisi I, Ahmad Barmawi, pihaknya telah empat kali melayangkan surat undangan kepada KPU & Bawaslu, tetapi hingga hari ini, pimpinan penyelenggara pemilu tersebut tidak hadir dalam rapat tersebut.
“Hanya ada sekretaris dari KPU Lahat,” katanya.
Padahal, dalam rapat dengar pendapat tersebut guna membahas tuntutan dalam aksi demo Lintas Partai beberapa waktu lalu.
Namun, walau tidak adanya penyelenggara pemilu tersebut, Komisi I tetap melakukan rapat dengan berbagai unsur terkait.
Ganda Taruna dari Fron Pemuda Lahat mengatakan, pihaknya meminta agar DPRD Lahat merekomendasi surat tuntutan kepada DKPP Pusat salah satu tuntutannya ialah memecat seluruh anggota baik dari KPU dan Bawaslu Lahat yang diduga kuat melakukan kecurangan pada pemilukada mendatang.
“Kalau ini tidak segera ditindaklanjuti, saya yakin 85 % pasca pemilu bakal terjadi kerusuhan di tengah masyarakat Kabupaten Lahat, bukan masalah siapa yang bakal menang atau kalahnya para calon kepala daerah nantinya,” tegas Ganda.
Apa lagi, lanjut Ganda, adanya beberapa dugaan indikasi upaya pengarahan sekelompok warga meninggalkan tempat asalnya secara besar-besaran (eksodus) untuk membangun kekuatan yang bernilai negatif sehingga berdampak kepada tidak stabilnya jalan roda demokrasi jelang pilkada Lahat 2024.
“Banyak warga di luar Kabupaten Lahat yang terpilih sebagai anggota PPS, dan lebih mirisnya lagi, disebuah desa di Kabupaten Lahat, kepala desanya tidak tahu warga tersebut tetapi ber KTP didesa itu,” bebernya.
Oleh karena itu, Ganda Meminta serta mengajak kepada yang hadir dalam rapat tersebut supaya permasalahan ini benar-benar diperhatikan guna berjalannya demokrasi yang adil dan jujur.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Barmawi Pimpinan Rapat Komisi I mengatakan, aspirasi yang disampikan oleh masyarakat dalam rapat tersebut akan di koordinasi dulu ke unsur pimpinan DPRD nanti biar pimpinan yang memutuskan, katanya. (LO/rls)
