CAHAYASERELO.COM - Keributan yang terjadi di Rumah Dinas Bupati Lahat berujung pada isu adanya mafia jabatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah.
Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya menjelaskan bahwa keributan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan salah satu calon Bupati Lahat yang merasa janji proyek untuk membantu memuluskan langkah jabatan PJ Bupati Lahat tidak terpenuhi.
Menurut sumber tersebut, terdapat uang lebih dari Rp 10 miliar yang digunakan untuk memuluskan jabatan dan dikonversi menjadi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.
Menanggapi isu ini, Deputi Komite Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI), Feri Kurniawan, menyatakan keprihatinannya yang mendalam.
"Kalau benar isu miring itu terkait dugaan mafia jabatan di Kemendagri, maka kami menyatakan walk out dari Pilkada 2024," ujar Feri Kurniawan.
Ia menegaskan bahwa situasi ini sangat memilukan dan dapat menyebabkan potensi tindak pidana korupsi yang besar di Sumatera Selatan.
"Mendagri harus tindak tegas dugaan mafia jabatan ini karena rawan jual beli paket proyek," tambah Feri Kurniawan.
Situasi ini memicu perhatian serius dan mendesak tindakan tegas dari Menteri Dalam Negeri untuk memastikan integritas dan transparansi dalam penunjukan jabatan di Kemendagri, guna mencegah terjadinya praktek korupsi dan mafia jabatan yang dapat merusak kepercayaan publik.
