CAHAYASERELO.COM, Lahat - Pasca penghitungan ulang surat suara (PUSS) untuk Dapil IV Kecamatan Tanjung Tebat di KPU Provinsi Sumsel beberapa waktu lalu, sebelas partai politik di Lahat sepakat bergabung dan menghasilkan pernyataan sikap keberatan dengan hasil PUSS.
Bahkan sebelas parpol ini sudah menyatakan sikap, menuntut seluruh penyelenggara pemilu di Lahat untuk diganti.
Dengan melaporkan KPU Lahat ke KPU RI dan Bawaslu Lahat ke Bawaslu RI. Karena dinilai sudah tak menjalankan perannya dengan baik sebagai penyelenggara pemilu.
Sebelas parpol yang bergabung itu diantaranya Partai Golkar, Demokrat, PKB, Hanura, Perindo, Partai Garuda, Partai Buruh, PSI, PBB, PKN dan Partai Prima.
Semuanya sepakat berpendapat, komisioner KPU dan Bawaslu Lahat harus diganti, agar demokrasi di Lahat terselamatkan.
Karena jika tidak, kondisi Pileg lalu, akan jadi tolak ukur bagaimana Pemilukada Lahat kedepan.
Ketua DPD Partai Golkar Lahat, Sri Marhaeni Wulansih SH menyebut, kinerja KPU Lahat dan Bawaslu Lahat patut dipertanyakan.
Menurutnya, ketika Partai Nasdem menggugat KPU, seharusnya KPU Lahat bisa mempertahankan hasil pleno nya, apalagi tidak ada kejadian luar biasa.
Namun diduga, ada pihak KPU Lahat sendiri yang membawa surat adanya luar biasa ke KPU RI, sehingga gugatan itu ikut sidang di MK.
"Seluruh partai memiliki C1, dan dari 6 kotak suara yang dihitung ulang terbukti ada perubahan suara, berbeda dengan C1 yang dimiliki partai. Dari 10 saksi PUSS, hanya ada 2 saksi yang menandatangi, 8 saksi lainnya tidak. Kedepan kita ada hajat besar, jika ini dibiarkan dipastikan akan ada keributan besar," sampai Sri Marhaeni, Selasa (25/6/2024).
Sementara, Sekretaris Partai Demokrat Lahat, Ganda Taruna berpendapat, karena pihaknya juga ikut jadi saksi ikuti PUSS di Palembang, pihaknya melihat dan menyimpulkan, ada suatu gerakan dari PUSS tersebut.
Kejadian hasil C1 berbeda ketika penghitungan ulang, sudah jadi dasar jika juara tersebut ada yang merubahnya. Sedangkan menurutnya, yang bisa mengubah suara tersebut hanya KPU Lahat, mengingat kotak suara dipegang oleh KPU Lahat.
"Kami (Partai Demokrat) berpikir, demokrasi di Lahat harus diselamatkan. Jangan sampai kondisi di kabupaten tetangga pada pilkada sebelumnya, mala dibuat terjadi di Lahat," kata Ganda.
Menurut Ganda, situasi kenapa PUSS dibawa ke Palembang, itu hanya agar KPU Lahat bisa cuci tangan.
Mengingat jika soal pengamanan, pengamanan di Lahat sudah berlapis, sangat cukup mampu dilakukan Polres Lahat.
Karena itu, Ganda menyebut, Partai Demokrat tak akan menunggu budaya kearifan Lahat hancur oleh orang-orang yang berniat menciderai demokrasi di Lahat.
"Kami tetap bulat meminta seluruh penyelenggara diganti. Jika tidak diganti, ini akan jadi tolak ukur bagaimana Pilkada nanti. Bisa-bisa keributan besar terjadi. Untuk gerakan ini, pihaknya juga mendorong adanya gerakan masa yang besar, bentuk menunjukkan ketidakpercayaan terhadap KPU Lahat," tegas Ganda Taruna.
Ketua PKB Lahat, Parisman, juga mengutarakan hal serupa. Menurutnya, ketika wasit sudah tak netral, pemain dan penonton akan turun ke lapangan. Karena penonton merasa pertandingan sudah tak asik lagi ketika wasit sudah tak netral.
"Tentunya kita tidak bisa asal sekedar adu teori saja, namun harus ada gerakan jitu secara kompak. Jika dari pertemuan ini tidak ada gerakan nyata, hancur sudah demokrasi ketika pilkada mendatang," sampainya.
Disisi lain, Komisioner KPU Lahat, Divisi Program, Data dan Informasi, Emil Asy'ari ketika dikonfirmasi terkait yang disampaikan sejumlah parpol tersebut, lebih memilih diam. "Maaf no comment," kata Emil. (sm)
