Saryono Anwar Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Rakyat Peduli Keadilan Republik Indonesia (GRPK-RI) Sumatera Selatan (Sumsel)
CAHAYASERELO.COM, Lahat - Salah satu Aktivis Kabupaten Lahat Saryono Anwar angkat bicara terkait isu - isu yang muncul tentang akan adanya Mutasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, apa lagi akan dilakukan Assessment dan Job Fit Pejabat.
"Idealnya Pj Bupati itu hanya meneruskan Program - Program yang sudah ada direncanakan oleh Bupati sebelumnya sesuai dengan rancangan yang sudah di sahkan oleh DPRD selaku Legislatif," ungkap Saryono Anwar Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Rakyat Peduli Keadilan Republik Indonesia (GRPK-RI) Sumatera Selatan (Sumsel) kepada wartawan, Selasa (23/4).
Masih disampaikan Saryono, Pj Bupati Lahat Muhammad Farid diduga tidak netral dan terkesan memihak kesalah satu partai besar. Seyogyanya Assessment dan Job Fit tidak dilakukan pada tahun 2024 dikarenakan anggaran dalam APBD Kabupaten Lahat tidak ada.
"Jika memang Pemerintah tetap memaksakan Job Fit harus menggunakan dana dari mana, kalau pun harus dipaksakan artinya ada Penggeseran anggaran, ini jelas melanggar," kata Saryono.
Selaku masyarakat Kabupaten Lahat Saryono mengingatkan kepada Pj Bupati agar tidak terjebak dalam situasi dan kondisi yang merugikan Pj Bupati sendiri karena kewenangan Pj Bupati sangatlah terbatas.
"Merotasi jabatan di lingkungan Pemerintah, harus ada pertimbangan tehnis dari BKN dan Izin dari Menteri Dalam Negeri. Kalau memang urgent untuk mengisi jabatan yang kosong karena beberapa sebab. Jangan sampai Pj itu sendiri yang menjadi sumber masalah," jelas Saryono.q
Tidak menutup kemungkinan jika memang tetap dilaksanakan Job Fit, maka akan berhadapan dengan rakyat. "Jika tetap dilakukan maka rakyat sendiri menuntut dengan aksi massa," tutupnya. (sm)
