CAHAYASERELO.COM, Lahat - Kisruh terkait pelantikan 43 Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kabupaten Lahat beberapa hari lalu memunculkan reaksi keras dari masyarakat.
Aliansi Rakyat Lahat Menggugat, yang terdiri dari ratusan orang, melakukan aksi unjuk rasa untuk menyuarakan kekecewaan mereka terhadap proses pelantikan yang dianggap tidak sesuai prosedur dan bermuatan politis, Rabu 17 Januari 2024.
Koordinator aksi, Fauzi Anwar, menyampaikan ketidakpuasan massa terhadap kebijakan Penjabat Bupati Lahat, Muhammad Farid. Mereka menduga pengangkatan Pjs Kades dilakukan tanpa melalui prosedur, mekanisme, dan aturan yang berlaku, serta diwarnai muatan politis.
"Hasil temuan di setiap desa menunjukkan bahwa ada tenaga kesehatan dan tenaga guru yang diangkat sebagai PJS Kades, bahkan ada yang berasal dari wilayah luar Kabupaten Lahat. Kebanyakan PJS Kades yang dilantik adalah orang dari luar desa, sehingga sulit untuk memahami karakteristik warga dan wilayah yang dipimpin," ujar Fauzi Anwar dalam orasinya.
Aroma politik semakin kuat dengan adanya informasi bahwa salah satu pelaku pembakar kalender Bupati Lahat sebelumnya dilantik sebagai Pjs Kades. Masyarakat menilai kebijakan ini menciptakan ketidakpahaman terhadap kondisi riil di desa.
Dalam upaya menyampaikan aspirasi, massa berusaha bertemu dengan Penjabat Bupati Lahat, Muhammad Farid. Namun, karena kegiatan bersama Kementerian Dalam Negeri, pertemuan langsung dengan Pj Bupati tidak terlaksana.
Akhirnya, massa diterima oleh Sekretaris Daerah, Chandra, yang berjanji akan menyampaikan permasalahan ini kepada Pj Bupati Lahat untuk dipertimbangkan ulang.
"Saya mewakili Pj Bupati Lahat serta pejabat terkait lainnya, hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada Pj Bupati Lahat," ungkap Chandra.(rus)
